Latest Post

Berantas Korupsi, Aher Keluarkan Pergub

Written By alimoel soekarno on Jumat, 22 Mei 2015 | 23.47

BANDUNG - Dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi dan peningkatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan Penandatanganan Pernyataan Bersama tentang Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi di lingkup Provinsi Jawa Barat (22/05). Kegiatan yang bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), serta para walikota dan bupati se-Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili.

Pada acara kali ini selain Komitmen KPK – Gubernur, KPK – Kepala Daerah, juga ditandatangan Pergub No. 55 tahun 2015 tentang LKPHN di lingkungan Pemda Prov Jabar.

Pernyataan komitmen bersama ini diharapkan mampu mendongkrak secara signifikan tingkat kepatuhan wajib LHKPN di lingkup Provinsi Jawa Barat yang per akhir April 2015 kasih berapa pada tahap kisaran 43 persen.

Menurut Adnan, Kepatuhan melaporkan LHKPN menjadi sarana kontrol masyarakat dan menguji integritas para penyelenggara negara. "Selain itu, kewajiban pelaporan LHKPN juga memberikan sejumlah manfaat bagi pelapornya. Antara lain: menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab; membangkitkan rasa takut untuk korupsi; serta mendeteksi potensi konflik kepentingan di antara tugas-tugas publik dan kepentingan pribadi," kata Adnan.

Sebelumnya, pada 18-21 Mei 2015, telah dilakukan serangkaian kegiatan peningkatan kepatuhan penyampaian LHKPN, antara lain: asistensi pengisian dan pengumpulan LHKPN di Pemprov Jabar, PT Perkebunan Nusantara VIII, Badan Geologi Kementrian ESDM, Kanwil BPN Prov Jabar, dan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat. juga kegiatan koordinasi pengelolaan dan percepatan kepatuhan LHKPN yang dilakukan di PT Pindad (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero). Di sana, tim KPK menemui pimpinan instansi untuk melakukan review atas kepatuhan LHKPN dan regulasi serta memberikan rekomendasi untuk percepatan kepatuhan LHKPN.

Aher menjelaskan, penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil negara yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya dapat dikenakan tindakan ataupun sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Terkait dengan sanksi, itu sesuaikan dengan perundangan, dimulai dari teguran keras, pengurangan tunjangan, penurunan pangkat, sampai kepada pemecatan. Tentu saja ini akan menjadi bagian dari keputusan yang nanti akan diambil oleh BKD nantinya, lewat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil),” tambah Gubernur. 


Bekal Pilkada, Sukses Memilih Pemimpin Dengan Akal Sehat

Written By alimoel soekarno on Kamis, 21 Mei 2015 | 23.04

Doc. Google


Oleh : Adi Supriadi

Pemilu Presiden sudah selesai, 2015 Kita kembali dihebohkan dengan Pilkada diberbagai di daerah Republik yang Kita cintai ini, dari Sabang sampai Marauke, dari sunda (jawa) hingga pulau selat karimata (kalimantan), usaha-usaha licik dilakukan berbagai Partai Politik dengan mengganggu pengurus Partai lain dan memecahnya menjadi berantakan, padahal sebelumnya sudah membisiki KPU untuk tidak membolehkan partai yang pecah kepengurusannya mengikuti Pilkada, inti dari semua yang mereka lakukan hanya ingin menang dan entahlah apa yang diinginkan setelah menang dengan cara jahat itu. Jika caranya sudah jahat maka tak mungkin orang baik yang melakukannya, sudah bisa dipastikan mereka adalah Penjahat.

Ketika Kita memilih Pemimpin harus hati-hati, karena setiap pilihan tidak hanya didunia dirasakannya tetapi diakhirat akan diminta pertanggungjawabnya, sudah banyak Penulis mengenai ini. Kali ini, Penulis ingin berbagi tentang bagaimana Kita menilai Pemimpin sebelum jatuh memberikan pilihan.

Berikut ini beberapa kesalahan Pemilih ketika menentukan pilihannya baik itu dalam Pilkada maupun Pemilu Presiden.

1.      Halo Effect
Pemilih hanya melihat “kesamaan” tertentu yang ada dalam diri Pemimpin. Hal itu menimbulkan impresi yang bagus dalam diri Pemilih sehingga menutupi kualitas negatif tertentu dalam diri calon pemimpin yang seharusnya membuat Calon Pemimpin tidak layak dipilih. Misalnya: Kesamaan pendidikan, alumni universitas yang sama, ras/suku  yang sama, Ayah sang calon Pemimpin adalah orang yang berjasa dalam diri pemilih, menggunakan model baju yang disukai dan banyak lagi alasan memilih yang tidak logis.

2.      Horn Effect
Kebalikan dari efek halo yaitu   Pemilih melihat sesuatu hal dalam diri calon Pemimpin yang tidak disukainya. Hal ini menimbulkan impresi negatif dalam diri pemilih sehingga menutup kualitas baik tertentu dalam diri calon Pemimpin yang seharusnya membuat Sang Calon Pemimpin ini dapat diterima sebagai Pemimpin daerah atau negara tersebut. Misalnya: Suku/ras yang berbeda, Calon Pemimpin dari universitas yang tidak disukai oleh sang Pemilih, wajah sang calon mirip dengan "mantan"  yang dibenci oleh sang Pemilih dsb.

Solusi:
Fokuskan pada faktor yang benar-benar berhubungan dengan kreteria kepemimpian dalam Islam, Stop Asumsi, Stop prasangka / kesan positif dan negatif anda, Bandingkan pandangan Anda dengan pemilih lain, konsultasikan dengan Ahli agama yang lurus bukan ahli agama yang cendrung berpolitik.

3.      Contrast Effect
Efek ini sesuai dengan pepatah " kalau anda berada di antara orang-orang yang gemuk, anda akan kelihatan lebih kurus.  Atau bila anda berada di antara orang-orang berpenampilan buruk, anda terlihat lebih cantik.. Misalnya pada saat anda akan memilih  5 kandidat Pemimpin daerah Anda dengan kualitas personal yang buruk, lalu muncul kandidat ke 6 yang berkualitas sedikit lebih baik, maka anda akan merasa menemukan kandidat yang tepat. Padahal belum tentu.

Kandidat Pemimpin ke-6 ini kelihatan berkualitas baik karena dikontraskan dengan 5 orang sebelumnya yang sudah membuat anda jengah dan lelah.

Solusi : Ajukan pertanyaan dalam diri Anda,”Jika Kandidat Pemimpin ini adalah satu-satunya Calon Pemimpin yang akan saya pilih, apakah saya akan memilihnya?” Jika tidak, Anda konsultasikan lagi dengan Ulama (karena pertimbanganya pilihan Anda akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat).

4.      Merasa Diri yang Terbaik
Terkadang ada juga para Pemilih yang merasa dirinya paling layak menjadi calon pemimpin ketimbang calon-calon yang ada. Narsis yang berlebihan, sehingga tidak ada keungulan sedikitpun dari semua kandidat. Kenapa Anda nggak "nyalon" aja kalo gitu.

5.      Tidak memiliki informasi banyak tentang calon Pemimpin
Pemilih tidak punya infirmasi mendalam atau luas tentang kandidat pemimpin yang akan dipilihnya, atau lebih parah Pemilih tidak tahu tujuan yang mau dilihat dalam diri calon pemimpin.

Solusi: buatlah daftar informasi positif dan negatif sekaligus tentang calon pemimpin Anda dan konsultasikan dengan yang lebih memahami dan bukan partisan.

6.      Terlalu Mengandalkan Perasaan
Perasaan terkadang bisa berpengaruh dalam setiap Kita mengambil keputusan. Tetapi mendasarkan keputusan hanya menggunakan feeling saja membuat Anda akan menyesal nanti karena kondisi emosi akan dipengaruhi media yang pastinya sudah diibayar oleh sang kandidat pemimpin demi kemenangannya.
Perbanyaklah mendekat kepada Allah Swt, Tidak memilihpun berarti Anda mengiyakan pilihan buruk yang ada,  Memilih dengan logis dan menggunakan pendekatan religius adalah cara terbaik.  Selamat Menjemput Kemenangan!

Jabar MoU Proyek Pelatihan Tenaga Kerja Wanita

Doc. Google


Jakarta - Guna meningkatkan keterampilan Tenaga Kerja Wanita (TKW), merepresentasikan Pemprov Jawa Barat, Wakil Gubernur Deddy Mizwar melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) proyek pelatihan tenaga kerja wanita, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Tahir Foundation, di Sasana Bhakti Praja Lt.3 Gd.C Kemendagri Jl.Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat, Kamis (21/05).

Tak hanya Jabar, MoU ini juga diikuti oleh 5 provinsi lainnya sebagai pilot project di tahun pertama ini, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Ditargetkan, Jabar, Jateng dan Jatim masing-masing dapat mencetak 1.000 TKW berkompeten baru, sedangkan NTB, NTT, dan Maluku masing-masing ditargetkan mencetak 500 TKW terlatih, sehingga total akan ada 4.500 TKW baru yang mampu bersaing dari keenam provinsi.

Proyek Pelatihan Tenaga Kerja Wanita Indonesia senilai Rp. Satu trilyun  ini diadakan selama lima tahun, mulai Agustus 2015 hingga 2020 mendatang. Dengan mengusung tagline "Wanita Indonesia Hebat", pelatihan TKW ini meliputi 5 bidang pelatihan, yaitu bidang bahasa (Inggris dan Mandarin), bidang hospitality, bidang keperawatan, bidang dasar bisnis, dan pengembangan karakter.

Dalam MoU disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab pihak provinsi meliputi membantu penyediaan fasilitas selama 5 tahun, membantu pencarian calon peserta pelatihan TKW dengan pendidikan minimal SMA/SMK/Sederajat, serta membantu koordinasi dengan lembaga terkait yang ikut menunjang pelaksanaan pelatihan TKW ini.

Wakil Gubernur Deddy Mizwar, yang hadir mewakili Jabar, mengungkapkan bahwa jatah 1.000 peserta pelatihan masih belum menutupi kebutuhan, terkait jumlah TKW asal Jabar yang termasuk paling banyak di Indonesia.

Menurutnya, sebagai tindak lanjut program strategis ini, kedepan perlu ada penganggaran khusus untuk peningkatan ketenagakerjaan wanita di Jawa Barat.

"Kurang sebenarnya, tapi kan perlu disiapkan juga infrastruktur lainnya, seperti tempat (pelatihan)-nya untuk menambah (peserta)," ujar Wagub ditemui usai acara MoU.

" Kalau (program) ini berjalan baik pada tahun ini, kita akan perlu mengembangkan ini. Saya kira tidak ada salahnya kita membantu dari APBD kita," tambahnya.

Turut hadir dalam acara Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Pemimpin Tahir Foundation Dato Sri Prof. Dr. Tahir, serta Gubernur/Wakil Gubernur/Perwakilan ke-5 Provinsi lainnya.

Netty Heryawan Ajak Konsumsi Pangan Lokal



BANDUNG -- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan memberi pengarahan pada Acara Sosialisasi Festival Keanekaragamanan Makanan Berbahan Baku Lokal Tahun 2015 di Gedung Lelang Komoditi Agro Bandung, Rabu (21/5). Sosialisasi Festival Keanekaragamanan Makanan Berbahan Baku Lokal Tahun 2015 ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Perindustrian dan perdagangan Jawa Barat dengan Indonesian Chef Association.

Dalam arahannya, Netty mengatakan Festival ini harus dimaknai sebagai perjuangan dalam mempertahankan bahan pangan lokal. Saat ini pangan yang dikonsumsi Indonesia mengalami kerawanan karena berasal dari negara lain, seperti halnya terigu dan beras yang masih impor.

“Padahal, masih banyak bahan pangan lainnya yang dapat dikonsumsi seperti singkong, ubi bahkan kacang-kacangan,” tuturnya.

Untuk itu, Netty mengajak seluruh peserta yang terdiri dari PKK, pelajar dan mahasiswa untuk melakukan proses ideologisasi konsumsi pangan yang ada. Dengan kata lain mengganti nasi sebagai sumber karbohidrat utama dengan tanaman pangan sumber karbohidrat lain. 

"Sehingga dari segi politis, kita dapat membantu pemerintah untuk menekan angka import pangan yang dapat digunakan untuk kesehatan contohnya," tandas Netty. 

Festival Keanekaragamanan Makanan Berbahan Baku Lokal Tahun 2015 akan dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Mei 2015 di Mall Cihampelas Walk. Makanan yang akan dilombakan yaitu berupa cookies, chips, cake/bolu, desert, main couse dan minuman yang berbahan baku cereal dan kacang-kacangan. Selain itu juga akan dibuat tumpeng setinggi 1 M berwarna pelangi yang pewarnanya terbuat dari kacang-kacangan serta cookies dan cake berbentuk Surili.

Alih Kelola SMA/SMK, Jabar Lakukan Identifikasi Aset


BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan salah satu masalah yang dihadapi Pemprov yaitu terkait dengan pengelolaan aset. SMA/SMK yang aset nya masih dimiliki pihak lain tidak bisa diperbaiki dan dibangun oleh Pemprov. 

“SMA dan SMK yang ada di kabupaten kota seharusnya tidak ada masalah apa-apa, tapi ternyata ada SMA yang belum punya aset, ada yang asetnya milik desa. Kedepannya harus ditata, harus jadi milik provinsi, harus dibayar desa nya. Nanti begitu penyelesaianya,” ujarnya pada Persiapan Percepatan Alih Kelola SMA dan SMK 2016 di Provinsi Jawa Barat digelar di Aula Barat Gedung Sate. 

“SMA dan SMK yang ada di kabupaten kota seharusnya tidak ada masalah apa-apa, tapi ternyata ada SMA yang belum punya aset, ada yang asetnya milik desa. Kedepannya harus ditata, harus jadi milik provinsi, harus dibayar desa nya. Nanti begitu penyelesaianya,” Kata Aher.

Hadir pula pada kesempatan itu Pimpinan Komisi V DPRD Prov Jabar, Plt. Sekda Iwa Karniwa, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Hamonangan Simarmata, Kadisdik Prov Jabar, Para kepala OPD Prov Jabar dan kadisdik dari kabupaten kota di Jawa Barat.

Menurut Aher, dalam konteks perencanaan untuk pelaksanaan alih kelola SMA/SMK menjadi urusan Provinsi maka perlu diidentifikasi dari berbagai aspek terkait dengan aspek Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Februari 2015, SMA/SMK di Jawa Barat mencapai 3917 sekolah, termasuk sekolah negeri dan swasta.

Saat ini ada sekitar 732 SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Selain itu Pemprov Jabar akan membangun SMA dan SMK negeri di 129 kecamatan. Pembangunan sekolah tersebut sebagai upaya pemerintah menghadirkan wajah negara di daerah pelosok.

“Pembangunan SMA dan SMK baru, khususnya di kecamatan-kecamatan yang belum punya SMA/SMK negeri kita maksudkan untuk dua hal. Pertama, menjangkau layanan masyarakat sedekat mungkin terhadap masyarakat. Yang kedua, meluaskan jaringan dan daya tampung,” Kata Aher.

Komisi V Bentuk Panja Konektivitas Transportasi Laut



Jakarta (21/5) — Komisi V DPR RI menilai program konektivitas transportasi laut atau tol laut yang ditawarkan pemerintah perlu disempurnakan. Karena itu, Komisi V DPR RI membentuk Panitia Kerja Konektivitas Transportasi Laut yang akan memberikan masukan kepada pemerintah agar program konektivitas transportasi laut ini memiliki tujuan dan strategi yang jelas dalam implementasinya.

“Salah satu poin kesepakatan DPR dan pemerintah dalam Raker yang membahas tol laut, rabu malam tadi, adalah membentuk Panja Konektivitas Transportasi Laut. Panja ini nantinya akan bekerja untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi strategi, implementasi,output, dan outcome dari konsep konektivitas laut atau tol laut itu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, di Jakarta, Kamis (21/5).

Selain itu, kata Yudi, Komisi V juga mendorong pemerintah untuk menyempurnakan regulasi penunjang antara lain tatanan kepelabuhanan nasional, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan menentukan skala prioritas kegiatan.

“Karena program ini akan menggunakan dana APBN yang sangat besar dan waktu yang lama, maka harus ditentukan skala prioritas dan regulasinya, serta diawasi semua pihak, agar benar-benar bisa terealisasi dan hasilnya menguntungkan bagi bangsa ini,” kata Yudi

Dalam raker semalam, Komisi V dan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan juga sepakat tidak lagi menggunakan istilah 'tol laut', tapi menggantinya dengan 'konektivitas transportasi laut'. Istilah 'tol laut' dianggap rancu dan membingungkan.

Seperti diketahui, untuk mendorong dan mengembangkan infrastruktur konektivitas transportasi laut ini, pemerintah berencana membangun 24 pelabuhan feeder dan 170 pelabuhan sub feeder. Ke-24 pelabuhan feeder ini akan dibiayai oleh BUMN, yaitu PT Pelindo. Sementara pembangunan 170 pelabuhan sub feeder akan dibiayai APBN.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun 100 kapal perintis barang/penumpang sampai dengan tahun 2019. Dan untuk tahun 2015 dititikberatkan pada pembangunan 25 unit kapal perintis ukuran 2000 Gross Tonage (GT). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 325 miliar untuk subsidi rute.

Sumber : Humas Fraksi PKS DPR RI

Ledia Hanifa: Penguatan Ketahanan Keluarga Demi Perlindungan Anak

Written By alimoel soekarno on Rabu, 20 Mei 2015 | 19.14

Doc. Google

Di saat kasus penelantaran anak di Cibubur, Bekasi marak diberitakan, kasus lain yang mengerikan dan juga melibatkan anak terjadi di Sumbawa Barat, dimana seorang anak usia 12 tahun mensodomi dan membunuh bocah usia 6 tahun.

Lewat penelusuran penyidikan polisi sebagaimana dikutip oleh beberapa media disebutkan bahwa pelaku telah dikeluarkan dari sekolah tahun lalu karena kasus pelecehan pada teman sekolah dan sehari-hari hanya tinggal bersama ayahnya. Praktis setiap kali ayahnya bekerja sang anak hanya mengurus dirinya sendiri dan akrab dengan aneka perangkat multimedia, TV kabel serta internet yang disediakan orangtuanya.

            Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan sangat mendalam terhadap kasus ini. Dengan lugas, Ledia menyebutkan peristiwa ini bukan semata perkara pidana namun juga masuk ranah penelantaran anak.

            “Ini adalah situasi yang rumit dan saling berkait. Di satu sisi ada persoalan tindak kriminal kekerasan seksual dan pembunuhan. Di sisi lain ini melibatkan persoalan penelantaran anak dan paparan pornografi. Sebab, si anak yang dibiarkan tanpa pengawasan orangtua ternyata sudah terbiasa mengakses situs-situs porno dalam kesehariannya.”

            Aleg FPKS ini juga mengingatkan bahwa penelantaran anak tak harus terjadi dari mereka yang tidak mampu dan hidup terpisah dari anak.

            “Kejadian di Bekasi dan Sumbawa ini menunjukkan bahwa orangtua anak-anak ini cukup mampu, dan tinggal dengan anak, tetapi kalau kita mengacu pada Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana anak  nyatanyatidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya, seperti misalnya saja tidak cukup pengawasan pada anak, membiarkan anak mengurus dirinya sendiri hingga membiarkan anak mengakses tayangan atau situs kekerasan dan porno, maka orangtua sudah masuk kategori menelantarkan anak.”

            Berkaca dari kasus-kasus ini Ledia menunjukkan bahwa persoalan rapuhnya ketahanan keluarga menjadi salah satu sumber ancaman bagi keselamatan anak, baik keselamatan secara fisik, emosi, mental dan spiritual.

            “Keluarga sebagai basis pertama dan utama pengasuhan dan perawatan anak untuk tumbuh kembang yang sempurna harus kembali dikuatkan fungsinya. Kesadaran pada orangtua dan calon orangtua tentang fungsi dan peran keluarga perlu kembali digiatkan. Sebab keluarga yang mampu menjadi lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang fisik, emosi, mental dan spiritual anak akan menjadi pondasi lahirnya masyarakat dan negara yang sehat, sejahtera dan maju.”

            Untuk itu, aleg dari dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini meminta pemerintah melalui kementrian dan lembaga terkait lebih aktif dan intensif mendorong program-program penguatan ketahanan keluarga dan menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, ormas, LSM, lembaga sosial termasuk jajaran kelurahan, RW dan RT.

            “Selama ini program ketahanan keluarga seperti yang dikeluarkan dari Kemensos, BKKBN, PKK, Posyandu, lebih banyak mengacu pada penguatan jasmani seperti program gizi dan peningkatan kesehatan, padahal penguatan sisi emosi, mental dan spiritual juga sangat penting. Karenanya perlu dibuat berbagai terobosan program untuk memenuhi kebutuhan ini semua. ”

Sementara di DPR sendiri Ledia menyebutkan bahwa dirinya dan kawan-kawan tengah mewacanakan kehadiran RUU Ketahanan Keluarga, untuk memberikan satu bentuk arahan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Indonesia dalam mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang sehat jasmani, emosi, mental dan spiritual.

“Belum dimajukan pada masa sidang tahun ini, tapi bisa jadi pada tahun yang akan datang,” pungkasnya.

Video Conference, Netty Heryawan Bahas PABM Bersama OPD

Doc. PKS Kota Bandung

BANDUNG - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan melakukan Video Conference dengan seluruh OPD terkait di Jawa Barat dengan tema Pola Pengasuhaan Anak Berbasis Masyarakat (PABM) di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat Bandung, Rabu (20/5).

Dalam Video Conference Netty memaparkan bahwa Indonesia memiliki permasalahan sosial yang serius terhadap anak. Anak merupakan kelompok rentan yang seharusnya dilindungi dan dsayangi tetapi sudah layu sebelum berkembang.

"Salah satu faktornya karena pembiaran orangtua mempercayakan pengasuhan anak dengan dawai tanpa adanya pendampingan dan edukasi," tegasnya.

Pengasuhan anak menjadi tanggung jawab kita bersama karena faktanya orangtua biologis tidak dapat melakukan pola pengasuhan dengan baik. Maka program Pola Pengasuhan Anak Berbasis Masyarakat dapat menjadi alternatif dalam mengisi kekosongan dari orangtua bilogis oleh tenaga pendamping PABM.
OPD yang terlibat dalam Video Conference antara lain Diskominfo, Disperindag, Dishut, Disnakertrans, Dinsos, BPMPT, BP3AKB, Dinkes, BKPP Wilayah IV Priangan, dan Pemkab Ciamis. 

Netty berharap Video Conference ini dapat menyamakan persepsi, dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan OPD terkait, dapat menggelorakan kembali Gerakan 20 menit Mendampingi Anak dan mengidentifikasi sumber daya manusia dalam melakukan upaya preventif dan promotif.

Aher: Harkitnas Sebagai Pelecut Semangat Menggapai Kemajuan Bangsa

 
Doc. Google


BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-107 di Halaman utama Gedung Sate (20/05). “Mari kita jadikan ceremony ini untuk melecut semangat kita menggapai kemajuan yang kita inginkan bersama-sama,” kata Gubernur.

Menurut sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara yang dibacakan Gubernur, tujuan peringatan Harkitnas ke-107 adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.

“Nasionalisme merupakan landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi sebagai bangsa yang maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI,”  Kata Gubernur saat memberi sambutan Harkitnas.

Harkitnas ke-107 ini mengambil tema “MELALUI HARI KEBANGKITAN NASINONAL KITA BANGKITKAN SEMANGAT KERJA KERAS MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA”. Tema ini mengandung makna bahwa Kebangkitan Nasional sekarang lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dan bukan sekedar pengembangan wacana.

 “Hari kebangkitan nasional dalam konteks sekarang tentu mengisi kemerdekaan. Bangkit pikiran kita, bangkit jiwa kita, bangkit nasionalisme kita, bangkit juga harga diri kita. Jadi kebangkitan nasional saat ini dimaknai sebagai kebangkitan kemandirian,” tambah Gubernur

Tuntutan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera telah menjadi pemicu pentingnya merealisasikan semangat kebangkitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas, dan produktif. Diharapkan momentum Harkitnas ini juga mampu membangkitkan kembali nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada.

Sigit Susiantomo : Mulai 2015, Pemerintah Harus Dukung RUU Arsitek


JAKARTA (20/5) - Panitia Kerja (Panja) RUU Arsitek meminta pemerintah mendukung RUU Arsitek untuk memberikan payung hukum bagi penyedia dan pengguna jasa arsitek, mengingat mulai tahun 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuka peluang bagi arsitek asing untuk bekerja di Indonesia.

Anggota Panja RUU Arsitek Sigit Sosiantomo mengungkapkan hal itu, Rabu (20-5). Menurut Sigit, RUU Arsitek yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas 2015 itu merupakan implementasi ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk jasa arsitektur yang telah ditandatangani pemerintah pada tanggal 19 November 2007 di Singapura.

MRA tersebut, kata Sigit, akan berdampak pada kemungkinan serbuan arsitek asing, mengingat MRA memungkinkan seorang arsitek professional yang terdaftar dan tersertifikasi di negaranya dapat mendaftar sebagai Arsitek ASEAN (ASEAN Architect, AA) selama ia memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 3.1 MRA. Dengan demikian, seorang AA mendapat keuntungan dapat mendaftarkan diri sebagai Registered Foreign Architect (RFA) di negara ASEAN yang lain dan dapat bekerja secara independen maupun berkolaborasi dengan arsitek lokal.

“Karena itu, perlu dibuat UU tentang Arsitek yang disalah satu pasalnya perlu mengatur secara tegas bahwa untuk AA yang bekerja di Indonesia harus berpartner/berkolaborasi dengan arsitek local. Dan Pemerintah harus mendukung RUU arsitek ini. Apalagi mulai tahun 2015 Pemerintah akan membangun ratusan bandara dan pelabuhan. Jangan sampai yang menikmati justru pekerja asing,” kata Sigit.

Menurut Sigit, Indonesia membutuhkan banyak arsitek yang bisa mengadopsi kekayaan budaya lokal dalam karyanya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh arsitek lokal.

“Saya prihatin jika melihat bangunan-bangunan yang ada sekarang, seperti bandara-bandara kita semuanya minim desain lokal. Tidak ada ciri khas Indonesianya. Karena itu, kita butuh banyak arsitek lokal untuk mengembangkan budaya kita. Sehingga sudah seharusnya pemerintah mendukung ini,” kata Sigit.

Selain memberikan payung hukum bagi profesi arsitek dan pengguna jasa, RUU ini juga akan mengatur Penyelenggaraan pendidikan profesi arsitek yang didasarkan pada pranata hukum yang kuat, serta mengacu pada ketentuan internasional mengenai kompetensi arsitek. Dengan demikian diharapkan akan dapat menghasilkan para lulusan pendidikan arsitektur yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan lingkung bangun yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia serta mampu bersaing secara internasional.

Adapun terkait dengan kuantitas tenaga ahli arsitek, dapat dikatakan masih kurang memadai. Merujuk pada jumlah anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) hanya 14.842 orang. Jumlah ini sudah termasuk yang sudah purna tugas/wafat/tidak aktif. Adapun anggota IAI yang bersertifikat dan bisa berpraktik mandiri hanya 2.965, yang tersebar ke dalam berbagai klasifikasi. Untuk arsitek utama sebanyak 152, arsitek madya 1.503 dan arsitek muda 1.310.

Sedangkan untuk level ASEAN Architects (AA), hanya ada 45 orang, sementara Singapura dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dari Indonesia memiliki 30 orang tenaga ahli berstandar AA. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang besar, perlu kebijakan yang mendorong AA Indonesia terus bertambah, apalagi dengan menyongsong pasar bebas ASEAN.

Rendahnya jumlah AA Indonesia turut dipengaruhi oleh sistem kependidikan yang menetapkan 4 tahun sebagai masa studi mahasiswa program sarjana, padahal di ASEAN sarjana arsitektur minimal 5 tahun. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan 1 (satu) tahun untuk mendapatkan pendidikan profesi arsitek sesuai dengan durasi yang berlaku ditingkat regional/internasional.
 
Support :

Tim Media DPD PKS Kota Bandung Jalan Brigjen Katamso no. 17 Phone: 022-7208303 / 7237260 - Redaksi menerima tulisan, opini, agenda dan Foto kegiatan - Kirim ke humas.pksbdg@gmail.com