Latest Post

Mencipta Pengusaha Lele baru

Written By alimoel soekarno on Sabtu, 22 November 2014 | 07.09


Bandung, Jum'at (21/11) DPD PKS Kota Bandung Bidang Pembinaan Ekonomi Kader mengadakan "Pelatihan Budidaya Lele" ke daerah Lemah Situ, Sukabumi. Karena jumlah peserta yang membludak sehingga dibentuklah beberapa gelombang. Untuk gelombang pertama ini terdiri dari 16 orang, gelombang berikutnya dengan jumlah yg sama pula.

Diharapkan setelah pelatihan budidaya ini, muncul pengusaha-pengusaha lele baru. Kota Bandung saat ini terus berkembang bisnis kulinernya, tak terkecuali kuliner dari Ikan Lele. Bahkan sudah ada restoran yang memakai brand market Lele sebagai produk utamanya. 


Wajah Transportasi Darat Kota Bandung


Masih ingat berapa kendaraan bermotor roda dua yang melintas dari Jakarta menuju daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur saat mudik Lebaran? ya tidak kurang dari 2 juta kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan roda empat yang jumlahnya juga lumayan besar. Tiap tahun perhitungan pertumbuhan jumlah kendaraan yang melintas saat mudik Lebaran mengalami peningkatan.

Walau saat mudik, Pemerintah sudah sangat antisipasif dengan menyediakan layanan Bus gratis sejak dua tahun lalu, namun dengan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor di Jakarta hal ini masih kurang. Inilah salah satu wajah Transportasi darat Indonesia yang masih berkecamuk dalam hal jumlah kendaraan yang semakin hari semakin banyak memadati jalanan, tak terkecuali jalanan di Ibukota provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung.

Bandung, sudah lumrah sejak lama akan mengalami macet pada week-end atau liburan panjang. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang memasuki Kota Bandung pada waktu tersebut meningkat. Karena Bandung adalah destinasi wisata nasional sehingga banyak pelancong baik domestik maupun mancanegara ingin menghabiskan akhir pekan atau liburan mereka di Kota Bandung.

Dengan ruas jalan yang tidak bisa menampung kendaraan-kendaraan yang masuk tersebut sehingga perlu solusi jangka panjang agar Kota Bandung kedepan tidak mati dalam kemacetan seperti di Jakarta. Salah satunya dengan perbaikan pelayanan Bus sekaligus peremajaan Bus-bus yang lama diganti dengan yang baru dimana Pemkot Kota Bandung bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan.

Melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga kemudian hari akan dibangun Monorel di Kota Bandung. Harapannya bagi para turis yang berkunjung ke Kota Bandung akan tertarik mencoba transportasi darat yang ada dibandingkan membawa kendaraan pribadi. Adapula kendaraan wisata yang diciptakan oleh Pemkot Kota Bandung yaitu Bus modifikasi yang diberi nama "Bandros". Setiap hari banyak turis yang mencoba berkeliling di Kota Bandung dengan menggunakan Bandros ini.

Reses Perdana Anggota Dewan Kota Bandung

Written By alimoel soekarno on Jumat, 21 November 2014 | 06.21


November ini DPRD Kota Bandung memasuki masa Reses yang pertama untuk anggota Dewan masa bhakti 2014 - 2019. Demikian pula dengan F - PKS DPRD Kota Bandung bersiap untuk mengadakan Reses dengan menemui konstituen.

Dijelaskan oleh Ketua Fraksi PKS Kota Bandung, Tedy Rusmawan bahwa Reses ini adalah upaya F - PKS menjalankan fungsi dewan khususnya di Kota Bandung. Sedianya acara tersebut akan digelar pada 24 - 26 November 2014, Setiap anggota Dewan diberi kesempatan untuk menghelat Reses sebanyak 3 kali di tiga lokasi yang berbeda disetiap daerah pemilihannya masing-masing. Seperti yang kita ketahui F - PKS memiliki 6 orang anggota Dewan : Endrizal Nazar (dapil 1), Salmiah Rambe (dapil 2), Teddi Setiadi (dapil 3), Haru Suandharu (dapil 4), Tedy Rusmawan (dapil 5) dan Yudi Cahyadi (dapil 6).

Fraksi PKS Kota Bandung berharap reses ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung untuk menyampaikan aspirasi, masukan dan keluhannya untuk mewujudkan Bandung Juara. Bagi masyarakat yang berminat menghadiri Reses tersebut silahkan menghubungi Husni Ahmadi (08121463648),

F - PKS Kota Bandung mendorong Hak Interpelasi atas Kenaikan BBM

gambar dari google  
Bandung, Jum'at(21/11)
Hingga hari ketiga kenaikan BBM, mulai timbul berbagai reaksi masyarakat di Kota Bandung. Seperti yang terjadi pada Kamis (20/11) Mulai dari pagi hingga siang terjadi aksi ribuan buruh didepan Gedung Sate. Selain menuntut kenaikan UMP dan UMK juga mereka menuntut harga BBM turun dari harga yang sekarang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Ketua F - PKS DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan saat ditemui di Kantor DPD PKS mengatakan bahwa PKS Kota Bandung melakukan protes keras terhadap kenaikan BBM yang sangat mendadak ini serta mendorong kepada anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Interpelasi (hak bertanya) kepada Pemerintah.

"Berbeda dengan jaman SBY yang ada upaya-upaya komunikasi dengan Dewan saat akan menaikkan BBM" ujarnya.

Selanjutnya Tedy mengingatkan bahwa bagaimanapun juga masyarakat dibawah akan merasakan dampak secara langsung, kalaupun kenaikan harus ada perlu mekanisme bertahap agar tidak tampak signifikan tinggi. Hal yang langsung terasa adalah ongkos transportasi yang dilapangan bisa naik cukup tinggi walaupun kini sudah diatur melalui kesepakatan Pemkot Kota Bandung dan DPC Organda Kota Bandung.

"Sementara kompensasi yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat tidak menjadikan Kota Bandung sebagai Pilot Project Pemerintah sehingga otomatis akan terasa memberatkan sekali" ujarnya menutup pembicaraan.

Menyikapi BBM, Kota Bandung tetap kondusif

Written By alimoel soekarno on Kamis, 20 November 2014 | 12.03


Hingga saat ini situasi Kota Bandung masih aman dan kondusif paska kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan Solar. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kota Bandung yang melakukan tindakan cepat dalam menanggapi keputusan Presiden Senin malam lalu untuk menaikkan BBM.

Melalui berita acara yang dibuat dan disepakati bersama bahwa angkutan umum di Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar 30% dari tarif sebelumnya. Menurut Ketua DPC Organda Kota Bandung, Neneng Juraedah harga baru ini memang dibawah harapan dan hitungan mereka bersama Koperasi angkutan di Kota Bandung. Perhitungan mereka termasuk dengan biaya suku cadang yang membengkak.

Neneng memastikan, kesepakatan tersebut membatalkan rencana mogok massal oleh para sopir angkot. Kesepakatan memicu terwujudnya situasi kondusif di Kota Bandung.

"Angkutan umum di Kota Bandung akan tetap melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Kita support untuk tidak mengadakan aksi dan tetap beroperasi," ujarnya.


Ini menepis isu sebelumnya dimana akan ada mogok besar-besaran Organda angkutan umum disebagian wilayah Jawa Barat termasuk di Kota Bandung. Kodam III Siliwangi tetap akan melakukan langkah antisipasi dengan mengerahkan kendaraan-kendaraan besar yang mereka miliki diataranya Bus dan Truk milik TNI.

Dilema antara BPJS dan KIS

Written By Winter's profile on Rabu, 19 November 2014 | 12.24



Salah satu anggota tim media PKS Kota Bandung ber kesempatan untuk mewawancarai Bu Salmiah Rambe, salah satu anggota DPRD terpilih. Hal yang dibahas adalah mengenai pelayanan kesehatan di Bandung. Dan untuk sekarang, pemerintah Kota Bandung berencana untuk membangun puskesmas yang melayani masyarakat 24 jam. Ditengah kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan terhitung semakin meningkat.
Bu Salmiah Rambe

Dan dengan adanya BPJS dengan pendaftaran online semoga semakin mempermudah masyarakat dan meng efisienkan terdaftarnya seluruh kalangan masyarakat perihal BPJS. Namun muncul kekhawatiran akan ketidak efektifan BPJS tersebut dikarena munculnya KIS (Kartu Indonesia Sehat). Karena akibat pemerintah kota belum mendapat sosialisasi perihal KIS. Maka semakin banyak nya pelayanan yang terhambat, terutama pihak rumah sakit di Bandung, ada aksi saling menunggu antara pemerintah kota dan rumah sakit karena kebingungan yang terjadi.

Sebab BPJS saja belum maksimal dalam sosialisasi nya, kini sudah di KIS, semoga pemerintah pusat segera memberikan sosialisasi yang jelas perihal BPJS dan KIS ini, namun hal ini tidak berarti menghambat peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Bandung, pemerintah daerah akan tetap berikhtiar dengan mencari solusi tambahan dan juga tetap menjalani program yang memang sesuai dengan kebutuhan warga Bandung.

Kita doakan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran bagi para wakil rakyat terpilih untuk mewujudkan Bandung yang lebih baik, seperti jargon bapak walikota kita, Bandung Juara.

(Ipah)

WK Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa : Revisi Undang-undang Haji Mesti Menjadi Prioritas

Revisi Undang-undang Haji Mesti Menjadi Prioritas

WK Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa : Revisi Undang-undang Haji MestiMenjadi Prioritas
WK Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa : Revisi Undang-undang Haji MestiMenjadi Prioritas
Revisi Undang-undang Haji No 13 tahun 2008 diminta tetap menjadi prioritas dalam usulan prolegnas tahun 2015. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji Republik Indonesia (AMPHURI), Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji (AMPUH) dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) hari Senin (10/11) di Senayan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa, menjelaskan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir survey BPS mengenai kepuasan jamaah haji menunjukkan adanya peningkatan penilaian sampai mendekati angka 83%, tidak berarti penyelenggaraan ibadah haji tidak memiliki catatan. Bahkan, beberapa catatan yang ditemui dalam pengawasan ibadah haji oleh Komisi VIII DPR RI merupakan catatan berulang yang sudah beberapa tahun menjadi masalah, seperti soal pemondokan, katering, layanan kesehatan dan transportasi.

Dalam RDPU kali ini, perwakilan ormas dan lembaga memberi laporan mengenai beberapa kendala yang muncul di tengah penyelenggaraan ibadah haji terakhir bulan lalu, misalnya soal sulitnya pembimbing ibadah haji reguler mendampingi jamaah KBIH-nya karena persoalan keterbatasan kuota dan kelambatan visa, soal pembinaan jamaah haji serta pembatasan pilihan ibadah bagi jamaah sehingga jamaah yang memilih melakukan sunnah tarwiyah tidak disediakan transportasi oleh pemerintah.

Oleh karena itu Ledia menilai menjadi sangat penting bagi komisi 8 utk segera membahas revisi uu 13 th 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji agar pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih komprehensif, sebab terkait dengan kegiatan di tanah air, sejak pendaftaran di wilayah masing-masing, menjelang keberangkatan di embarkasi, di tanah suci sebelum dan saat melakukan ritual ibadah hingga fase kembalinya jamaah ke tanah air.

“Memang kita patut bersyukur sudah ada Undang-undang No 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Namun perlu diingat bahwa UU ini bersifat lex spesialis dari undang-undang penyelenggaraan haji itu sendiri. Sehingga UU 13 tahun 2008 harus segera direvisi agar tidak ada tumpang tindih peraturan di beberapa bagian, sambil juga menyisakan berbagai persoalan mendasar yang harus dipenuhi yang belum bisa dipenuhi hanya dengan meregulasi persoalan keuangannya saja.” kata aleg Fraksi PKS ini menjelaskan


RDP Komisi VIII, Presiden Harus Tanggap Darurat Kekerasan Anak dan Human Trafficking

Presiden Harus Tanggap Darurat Kekerasan Anak dan Human Trafficking

“Meski pemerintahan berganti banyak persoalan bangsa tak bisa menanti kegaduhan politik mereda. Kondisi darurat kekerasan seksual yang menimpa anak, misalnya, tidak boleh terabaikan karena menunggu sistem kerja baru dari pemerintahan yang baru.” Tegas Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

Ledia menyatakan hal ini usai melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi VIII DPR RI dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polda Metro Jaya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, Komisi Nasional Perlindungan Anak, serta Aliansi Menolak Perdagangan Orang NTT (Ampera NTT) yang mengambil agenda “Menyikapi kasus-kasus kekerasan pada perempuan, pelecehan seksual terhadap anak dan human trafficking”.

Dalam RDPU yang berlangsung Rabu (12/11) terungkap bagaimana kondisi darurat kekerasan seksual pada anak dan perempuan belum juga mereda. Selain kehebohan kejahatan kekerasan seksual pada anak TK yang terungkap awal tahun, kasus human trafficking atau perdagangan orang yang berdalih pemberian lapangan pekerjaan tetapi berujung pada belitan prostitusi terus saja bermunculan memakan korban sebagian besar perempuan dan anak.

Dalam beberapa bulan terakhir, saat fokus masyarakat terarah pada keriuhan situasi politik pasca pemilu legislatif dan pilpres, perdagangan anak berujung prostitusi ditemukan terjadi di berbagai wilayah diantaranya Aceh, Bali, JawaBarat, Jawa Tengah, NTT dan Jakarta.

Kabar perdagangan orang terkini dari Jakarta terkuak saat KPAI bersama penegak hukum menggerebek wilayah remang-remang di Kalijodo, Jakbar dan menemukan korban 24 perempuan, sebagian masih berusia di bawah 18 tahun, asal Jawa Barat untuk dijadikan pekerja seks.

Ledia Hanifa mengingatkan, upaya mengatasi kejadian kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual dan human trafficking harus dilakukan lintas sektoral dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama.

“Selain persoalan hukum tentang bagaimana kesigapan aparat menyelidiki, membongkar, menangkap pelaku kejahatan hingga terjadinya proses persidangan, juga ada masalah perlindungan saksi korban, pemulihan fisik dan psikis korban, serta bagaimana memutus mata rantai perdagangan orang yang seringkali melibatkan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, rapuhnya ketahanan keluarga serta lemahnya nilai-nilai agama dan moral,” kata aleg dari Fraksi PKS  ini lagi

Pada pemerintahan SBY, telah dibentuk gugus tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bawah Menko Kesra dengan ketua hariannya menjadi tanggung jawab Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka Ledia pun berharap gugus tugas semacam ini tetap menjadi prioritas pemerintahan Jokowi.

“Presiden harus tanggap soal darurat kekerasan pada anak dan human trafficking ini. Sebab ini merupakan persoalan genting yang tak bisa ditunda penyelesaiannya. Membangun sistem lintas sektoral untuk mengatasinya harus menjadi prioritas dalam, katakanlah, agenda Presiden di 100 hari pertama.” Himbaunya

RDP Komisi VIII, Presiden Harus Tanggap Darurat Kekerasan Anak danHuman Trafficking
Ledia Hanifa

Angkutan Umum harus disubsidi


Semenjak Senin (17/11) tengah malam atau Selasa dini hari harga Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Solar mengalami kenaikan. Antrian panjang menjelang kenaikan BBM menjadi tontonan yang jarang terjadi, apalagi dengan harga yang cukup signifikan naiknya.

Hal ini membuat harga-harga mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi berbagai hal, tak terkecuali terhadap angkutan umum. Hari ini Rabu(19/11) dibeberapa daerah Organda (Organisasi Angkutan Darat) melakukan aksi mogok. Sangat disayangkan, warga yang biasa memakai Angkutan Umum menjadi kesulitan dalam beraktifitas. Tampaknya akan terjadi mogok nasional Angkutan Umum, Pemerintah diharapkan mencari jalan keluar untuk hal ini. Bila tidak, maka akan terjadi distribusi logistik mandek.

Fraksi PKS DPR melalui Komisi V mendesak Pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap angkutan umum, angkutan pedesaan, motor, dan kendaraan barang /usaha kecil sebagai salah satu bentuk kompensasi dari kenaikan BBM. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, mengungkapkan hal itu, pada Selasa (18/11). Menurut Yudi, subsidi BBM bagi angkutan umum dapat dilakukan dengan memberlakukan skema BBM bersubsidi dua harga, dimana kendaraan umum tetap bisa membeli BBM dengan harga Rp 6.500/liter atau dengan memberikan subsidi tarif ekonomi untuk trayek tertentu.


“Fraksi PKS tetap konsisten memperjuangkan perlunya skema BBM bersubsidi dua harga karena kenaikan BBM. Untuk angkutan umum, angkutan desa, motor, dan angkutan barang skala kecil, harga BBM tetap di Rp 6.500/liter. Skema dua harga subsidi ini akan sangat membantu masyarakat kecil dan tidak terlalu banyak mengganggu inflasi karena biaya transportasi akan terkendali,” kata Yudi.
Dengan skema dua harga BBM Subsidi itu, kata Yudi, masyarakat juga akan dipaksa beralih menggunakan transportasi umum atau menggunakan BBG untuk kendaraannya. Di sisi lain, Yudi juga meminta pemerintah untuk serius menyiapkan transportasi publik yang aman dan nyaman.
Selain pemberian subsidi BBM pada transportasi publik, Yudi juga meminta pemerintah untuk memberikan subsidi angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 185 ayat (1) disebutkan bahwa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Mencermati hal kenaikan BBM ini, Pemerintah Kota Bandung bergerak cepat dengan membuat kesepakatan bersama Organda Angkutan Umum dengan kenaikan tarif sebesar Rp 1000,- walau itu tak menutup biaya operasional mereka secara penuh, diharapkan bisa sedikit membantu. Dan apa yang diperjuangkan PKS dengan pembedaan tarif terhadap Angkutan Umum bisa segera direspon oleh Pemerintah Pusat.

Taubat Seorang Umar

Written By Winter's profile on Selasa, 18 November 2014 | 07.43


Gambar dari film "Omar"
Sahabat, pernahkah kalian mendengar nama "Umar bin Khattab", sungguh merugi jika kita seorang muslim tidak mengetahuinya. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash Shiddiq, saat masih jahiliyah dia terkenal sebagai manusia terkuat seantero jazirah Arab hingga tak ada yang berani untuk melawannya.

Bagaimana kita tidak iri dengan nya? Umar menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi tahukah kalian? Seorang Umar pun pernah melakukan dosa besar yang mungkin kita semua tak habis fikir dibuatnya. Kisah ini terungkap disaat Rasulullah SAW sedang didik bersama-sama sahabatnya, dan disana hadirlah Umar. Dimana mereka sedang melakukan muhasabah (introspeksi diri terhadap hal yang kita lakukan di masa lalu).

Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apa yang mebuat mu tersenyum?"
Umar menjawab,"Wahai rasul,aku pernah membuat tuhanku dari roti, aku menyembahnya dan suatu hari aku kelaparan, karena di rumahku tidak ada makanan dan yang tersisa hanyalah tuhanku yang  terbuat dari roti, akhirnya aku pun memakan tangannya, lalu kakinya, tanpa sadar aku telah memakan seluruh tubuh tuhan yang ku buat." Mendengar cerita tersebut, seluruh sahabat pun tertawa dibuatnya, hingga Rasulullah SAW pun memperlihatkan gigi nya.

Beberapa selang kemudian, Umar pun menangis hingga air mata nya membasahi baju nya. Lalu Rasulullah pun kembali bertanya, "Mengapa kau menangis wahai Umar?"
Umar menjawab,"Ya rasul, saat aku masih jahiliyyah, aku pernah mengubur anak perempuanku hidup-hidup karena masa itu bagi kaum Quraisy, anak perempuan merupakan aib bagi keluarga, Aku membawa anakku ke padang gersang dan aku memulai untuk menggali kuburnya, dan anak ku yang tak berdosa pun aku kubur hidup-hidup didalamnya." Seluruh sahabat pun ikut menangis, begitupun dengan baginda Rasulullah SAW. Namun Islam akhirnya menyelamatkan Umar, dan seperti yang Allah SWT berfirman

"Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat setelah itu, dan memperbaiki ( dirinya) sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(QS. An-Nahl: 119)

Maka dari itu sahabat, tidak ada kata terlambat selama kita diberi waktu untuk hidup, maka segerakanlah bertaubat dan introspeksi diri, karen janji Allah itu pasti. Dan kita pun tidak mustahil bisa diterima di surga Nya. Dan jangan mudah berputus asa terhadapt rahmat dan ampunan Nya, karena bumi Allah ini luas, dan ampunan nya pun begitu besar untuk kita makhluk Nya. (Ipah)
 
Support :

Tim Media DPD PKS Kota Bandung Jalan Brigjen Katamso no. 17 Phone: 022-7208303 / 7237260 - Redaksi menerima tulisan, opini, agenda dan Foto kegiatan - Kirim ke humas.pksbdg@gmail.com